KLHK Kini Jadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Apa Dampaknya Buat Ekspor Kayu?

Lewat Perpres Nomor 139 Tahun 2024, KLHK resmi dipecah jadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. Kelihatannya cuma urusan birokrasi, tapi salah satu kementerian ini yang megang nyawa legalitas kayu lo. Ini yang perlu dipahami pelaku ekspor furniture.

Anto Drafter 29 Juli 2026 4 min baca
KLHK Kini Jadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Apa Dampaknya Buat Ekspor Kayu?
Daftar isi

Kalau lo main di industri kayu dan furniture ekspor, ada satu perubahan kelembagaan yang harusnya masuk radar lo, walaupun kelihatannya cuma urusan birokrasi di Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selama ini kita kenal sebagai KLHK, sekarang udah resmi dipecah jadi dua kementerian terpisah.

Dasarnya jelas: Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Lewat aturan ini, KLHK berganti jadi dua entitas, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang sekaligus menaungi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Buat lo yang mikir "ah, ini kan urusan pejabat, nggak nyampe ke pabrik gue", tunggu dulu. Justru salah satu dari dua kementerian ini yang megang nyawa legalitas kayu lo. Jadi mari kita pelan-pelan.

Apa yang Sebenarnya Berubah

Sebelumnya, semua urusan hutan dan lingkungan tumpah ruah di satu atap bernama KLHK, di bawah Menteri Siti Nurbaya Bakar. Sekarang, sejak 21 Oktober 2024, dua urusan itu dipisah biar masing-masing bisa lebih fokus.

Kementerian Kehutanan sekarang berdiri sendiri dan dipimpin oleh Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan. Fokusnya jelas: pengelolaan hutan, produktivitas dan pemanfaatan hasil hutan, sampai urusan legalitas kayu. Ini kementerian yang paling nyentuh bisnis lo.

Di sisi lain ada Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang dipimpin Hanif Faisol Nurofiq. Kementerian ini megang urusan pengendalian pencemaran, kualitas lingkungan, dan isu iklim yang lebih luas. Termasuk di dalamnya hal-hal seperti persetujuan lingkungan yang dulu kita kenal lewat mekanisme AMDAL.

Jadi gampangnya begini. Urusan asal-usul dan legalitas kayu lo sekarang ada di Kementerian Kehutanan. Urusan izin dampak lingkungan pabrik lo ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Dua pintu yang dulu satu, sekarang jadi dua.

Kenapa Ini Penting Banget Buat Eksportir Furniture

Ini bagian yang harus lo catat.

Dokumen legalitas kayu yang selama ini jadi tiket lo buat ekspor, yaitu SVLK dan dokumen V-Legal yang nempel di setiap pengiriman, ada di ranah kehutanan. Dengan berdirinya Kementerian Kehutanan sebagai lembaga tersendiri, semua urusan yang berkaitan dengan legalitas dan kelestarian kayu sekarang bernaung di bawah kementerian ini, bukan lagi di bawah gabungan KLHK.

Buat lo, dampak praktisnya ada beberapa. Pertama, alamat rujukan berubah. Situs resmi dan kanal informasi kehutanan pindah ke domain kehutanan.go.id. Kalau selama ini lo terbiasa cari regulasi atau data di menlhk.go.id, sekarang untuk urusan kayu dan hutan, biasakan cek ke portal kehutanan yang baru.

Kedua, penomoran dan penerbitan peraturan ikut menyesuaikan. Regulasi yang dulu keluar sebagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ke depan untuk sektor kehutanan bakal keluar atas nama Kementerian Kehutanan. Ini penting kalau lo suka ngutip dasar hukum di dokumen atau proposal ke buyer, biar lo nggak salah rujuk aturan yang udah nggak relevan.

Ketiga, di masa transisi seperti ini, wajar kalau ada penyesuaian administrasi. Kabar baiknya, pemerintah udah menegaskan bahwa pelayanan publik tetap jalan normal selama peralihan. Jadi lo nggak perlu panik, tapi lo tetap perlu update.

Apa yang Sebaiknya Lo Lakukan Sekarang

Gue rangkum jadi langkah sederhana yang bisa lo cek minggu ini.

Pertama, pastikan sertifikat SVLK dan dokumen legalitas kayu lo masih aktif dan valid. Perubahan nomenklatur nggak bikin kewajiban legalitas hilang, malah biasanya makin diperketat seiring tuntutan pasar ekspor terhadap ketelusuran.

Kedua, perbarui referensi lo. Kalau lo punya company profile, katalog, atau dokumen penawaran yang nyebut KLHK atau menlhk.go.id sebagai rujukan legalitas, mulai sesuaikan ke Kementerian Kehutanan. Buyer yang teliti akan menghargai supplier yang dokumennya rapi dan up to date.

Ketiga, pantau regulasi baru dari Kementerian Kehutanan. Kementerian yang baru berdiri biasanya keluar dengan sejumlah aturan turunan buat menata ulang tugas dan fungsinya. Buat lo yang main ekspor, aturan soal legalitas dan tata niaga kayu adalah yang paling perlu lo pelototin.

Perubahan kelembagaan kayak gini memang gampang lolos dari perhatian pelaku produksi, karena kelihatannya jauh dari lantai pabrik. Tapi justru di sinilah beda antara eksportir yang cuma bisa bikin dan eksportir yang paham medan main. Yang paham aturan bakal selalu selangkah lebih siap saat buyer nanya soal legalitas dan asal-usul kayu.

Penutup

Kalau lo mau ngerti lebih dalam soal alur legalitas kayu, dokumen ekspor, dan cara jawab pertanyaan buyer soal ketelusuran material, gue udah kumpulin bahannya di drafterfurniture.com. Buat lo yang lagi ngejar buyer ekspor pertama dan masih bingung soal dokumen, mulai dari ebook "Pembeli Pertama" di go.drafterfurniture.com/pembeli-pertama. Isinya langkah nyata, bukan janji-janji.

1. Kenapa KLHK dipecah menjadi dua kementerian?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, KLHK ditata ulang menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan fokus masing-masing kementerian dalam menjalankan tugasnya, berlaku sejak 21 Oktober 2024.

2. Siapa yang memimpin Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup?

Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Hanif Faisol Nurofiq. Keduanya dilantik dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

3. Kementerian mana yang mengurus legalitas kayu dan SVLK untuk ekspor?

Urusan legalitas dan kelestarian kayu, termasuk SVLK dan dokumen V-Legal, berada di bawah Kementerian Kehutanan yang kini berdiri sendiri. Urusan izin dampak lingkungan pabrik berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup.

4. Apakah pemisahan ini membatalkan kewajiban SVLK bagi eksportir?

Tidak. Perubahan nomenklatur tidak menghilangkan kewajiban legalitas kayu. Eksportir tetap wajib memiliki dokumen legalitas yang valid, dan pemerintah memastikan pelayanan publik berjalan normal selama masa transisi.

5. Apa yang berubah secara praktis buat pelaku ekspor furniture?

Rujukan resmi untuk sektor kehutanan pindah ke domain kehutanan.go.id, penerbitan peraturan sektor kehutanan kini atas nama Kementerian Kehutanan, dan dokumen atau referensi hukum yang masih menyebut KLHK sebaiknya diperbarui agar tetap akurat.

Referensi

Anto Drafter
Ditulis oleh

Anto Drafter

Lihat profil

Anto, drafter sekaligus manajer produksi di industri mebel ekspor Jepara. Lebih dari 10 tahun kerja dari meja gambar sampai lantai produksi.

Responses